BENGKULU TENGAH – Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah menyampaikan sejumlah catatan strategis terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun Anggaran 2027. Berbagai masukan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-Fraksi, Selasa (11/11/2026).

Rapat paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Gunung Bungkuk Gedung DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah dibuka langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah, Fepi Suheri, S.A.P. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Bengkulu Tengah Tarmizi, S.Sos., Wakil Ketua I DPRD Peri Haryadi, S.Sos., Wakil Ketua II DPRD Romli, S.P., anggota DPRD, serta kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Dalam penyampaian pandangan umum Fraksi Gerindra, Juru Bicara Fraksi Gerindra, Marthoni, S.Kom., terlebih dahulu menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah atas penyampaian Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas bersama DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Marthoni menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2027 harus memperhatikan berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat. Menurut Fraksi Gerindra, anggaran daerah harus diarahkan pada program-program prioritas yang memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu poin utama yang disoroti adalah kondisi infrastruktur jalan dan jembatan. Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah memprioritaskan pembangunan dan perbaikan akses jalan yang masih mengalami kerusakan, terutama jalan penghubung antardesa, akses menuju sekolah, fasilitas kesehatan, serta sentra perekonomian masyarakat. Selain pemerataan pembangunan, kualitas pekerjaan juga harus menjadi perhatian agar infrastruktur yang dibangun dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang.

Pada bidang kesehatan, Fraksi Gerindra mendorong peningkatan kualitas pelayanan melalui pemerataan tenaga medis di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, ketersediaan obat-obatan, serta kelengkapan fasilitas dan sarana prasarana puskesmas. Pemerintah juga diminta memastikan masyarakat kurang mampu memperoleh kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan.

Sementara di bidang pendidikan, Fraksi Gerindra meminta pemerintah daerah memperhatikan kondisi fisik bangunan sekolah yang membutuhkan perbaikan, pemerataan tenaga pendidik, serta pemenuhan fasilitas belajar mengajar. Hal ini dinilai penting untuk memastikan tidak ada kesenjangan kualitas pendidikan ant wilayah dan seluruh anak mendapatkan pelayanan pendidikan yang layak.

Tidak hanya pembangunan fisik dan pelayanan dasar, Fraksi Gerindra juga menekankan penguatan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan memberikan perhatian lebih terhadap sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan yang menjadi penopang ekonomi masyarakat Bengkulu Tengah. Dukungan tersebut perlu diwujudkan melalui bantuan produktif, pendampingan bagi pelaku usaha, serta kemudahan akses pemasaran hasil pertanian dan produk UMKM.

Persoalan kemiskinan dan pengangguran juga menjadi perhatian serius Fraksi Gerindra. Pemerintah daerah diminta memperkuat program pemberdayaan masyarakat, membuka peluang lapangan pekerjaan, meningkatkan pelatihan keterampilan tenaga kerja, serta memastikan bantuan sosial diberikan berdasarkan data yang akurat dan tepat sasaran.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Fraksi Gerindra turut meminta pemerintah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali potensi sumber-sumber pendapatan yang belum maksimal. Di sisi lain, belanja daerah yang kurang prioritas perlu dievaluasi dan dilakukan efisiensi. Dengan demikian, ketersediaan anggaran dapat lebih diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan program yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.

Fraksi Gerindra juga memberikan penekanan terhadap transparansi dan akuntabilitas penggunaan APBD. Setiap program pembangunan harus dilaksanakan secara terbuka, tepat sasaran, tepat waktu, serta sesuai dengan spesifikasi pekerjaan. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan perlu diperkuat agar penggunaan anggaran benar-benar menghasilkan pembangunan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Melalui pandangan umum tersebut, Fraksi Gerindra berharap Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dapat mencermati dan menindaklanjuti seluruh catatan yang disampaikan dalam pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027. Fraksi Gerindra menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen perencanaan dan penganggaran, melainkan instrumen penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat serta mendorong pembangunan Kabupaten Bengkulu Tengah yang merata dan berkelanjutan.

Demikian pandangan umum Fraksi Gerindra yang disampaikan oleh Marthoni, S.Kom., dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bengkulu Tengah. (MCDPRD/JP).